Senin, 22 Desember 2014 Sign In | Sign Up
Hasil Audit, BPK Sumut Temukan Kebocoran Anggaran Pemkot Medan
Ilustrasi uang (foto: dok. Okezone)
NusantaraJum'at, 8 Juni 2012 - 16:37 wib

Hasil Audit, BPK Sumut Temukan Kebocoran Anggaran Pemkot Medan

Irwansyah Putra Nasution - Okezone
MEDAN - Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) perwakilan Sumatera Utara menemukan kebocoran anggaran di Pemerintah Kota Medan tahun 2011.

Kasubag Hukum dan Humas BPK Sumut, Mikael Togatorop, kepada Okezone, mengatakan temuan kerugian negara salah satunya terdapat di Sekretariat Pemkot Medan sebesar Rp2,5 miliar. Meski mengaku tidak ingat secara detil, namun kebocoran juga terjadi di Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD).

"Saya tidak ingat untuk detail kerugian negara di SKPD, yang saya tahu untuk kerugian negara di Sekretariat Daerah sudah diproses," katanya, Jumat (8/6/2012).

Mikael mengatakan, Pemkot Medan sudah mengembalikan dana tersebut ke kas daerah. Namun, tidak begitu dengan kebocoran anggaran yang terjadi di SKPD.

Berdasarkan hasil audit, Pemkot Medan mendapatkan nilai wajar tanpa pengecualian (WTP). Tapi nilai itu hanya untuk penyusunan laporan keuangan berdasarkan sistem akuntansi pemerintahan. Sehingga tidak menuntut kemungkinan adanya kebocoran yang merugikan uang negara.

Mikael mengimbau seluruh kabupaten/kota di Sumatera Utara untuk segera mengembalikan kebocoran anggaran tahun 2011 yang ditemukan BPK. Undang-Undang menyediakan waktu selama 60 hari untuk pengembalian. Namun jika tidak, penegak hukum seperti jaksa dan kepolisian, berwenang untuk mengusutnya.

"Setiap kerugian negara yang ditemukan BPK harus dikembalikan ke kas daerah. Kalau tidak akan menjadi tindak pidana korupsi," tegas Mikael.

BPK Sumut telah mengaudit anggaran di 33 kabupten/kota dan satu pemerintah provinsi, 17 diantarnya telah dikembalikan ke daerah masing-masing, yakni Pakpak Barat, Asahan, Labuhan Batu, Pematang Siantar, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Simalungun, Tebingtinggi, Serdang Bedagai, Tanjung Balai, Humbang Hansudutan, Mandailing Natal, Dairi, Sibolga, Samosir, Labuhan Batu Utara, dan Medan.

"Dari 17 kabupaten dan kota hanya satu yang mendapat nilai disclamer (bermasalah/diragukan), yaitu Labuhan Batu Utara," ungkapnya.

Dalam pemeriksaan, BPK membuat tiga sistem pemeriksaan laporan, yaitu laporan keuangan, sistem pengendalian internal, dan kepatuhan terhadap perundang-undangan. (ris)
KIRIM KOMENTAR
Login untuk komentar
    BERITA TERKAIT
    FOTO LAINNYA
    VIDEO LAINNYA
    BACK TO TOP
    Available On
    x
    Kenali New Mobile Okezone