Share
Minggu, 24 Mei 2015 Sign In
Kasus Kedelai, Potret Gagal Pangan
OpiniJum'at, 27 Juli 2012 - 07:41 wib

Kasus Kedelai, Potret Gagal Pangan

-

Kalimat “Gemah Ripah Loh Jinawi” seringkali digunakan dalam menggambarkan kekayaan alam Indonesia yang melimpah ruah. Kekayaan yang diharapkan akan membawa kemakmuran, ketentraman, kesejahteraan dan kedamaian bagi masyarakat seutuhnya. Melimpahnya potensi sumberdaya alam (mega biodiversity, termasuk plasma nutfah) tergambar ketika Indonesia diposisikan sebagai negara dengan bio-diversity darat terbesar kedua di dunia setelah Brasil. Melimpahnya kekayaan alam Indonesia tidak lain karena ditunjang dengan kondisi geografis berupa dataran rendah dan tinggi, limpahan sinar matahari yang besar dan meratanya intensitas curah hujan sepanjang tahun di sebagian wilayah, serta keanekaragaman jenis tanah yang memungkinkan dibudidayakannya aneka jenis tanaman dan ternak asli daerah tropis maupun komoditas introduksi dari daerah subtopis secara merata sepanjang tahun di Indonesia (Kementan, 2009).

Keanekaragaman ini menjadikan sektor pertanian menjadi sektor yang paling potensial di Indonesia. Lahan yang luas pun semakin mendukung dimana dengan luas lahan Indonesia sebesar 192 juta ha, 101 juta ha berpotensi sebagai areal pertanian yang meliputi lahan basah seluas 25,6 juta ha, lahan kering tanaman semusim 25,3 juta ha dan lahan kering tanaman tahunan 50,9 juta ha. Namun yang telah dimanfaatkan hanya sebesar 47 juta ha (Kementan, 2006).

Potensi ini menjadikan sektor pertanian menjadi sektor yang memiliki peranan strategis dalam struktur pembangunan perekonomian nasional. Bahkan kontribusinya luar biasa besar terhadap pembangunan. Pertanian merupakan produsen bahan pangan dan serat, produsen bahan baku industri, berperan dalam mengatasi kemiskinan dan permasalahan lingkungan. Namun yang paling penting, sektor ini merupakan menyumbang kontribusi penerimaan bagi Indonesia dan menyumbang pengurangan tenaga kerja di Indonesia. Saat ini sektor pertanian berkontribusi terhadap penerimaan negara sebesar 14,7 persen dari PDB dengan 39,33 persen penduduk bekerja di sektor pertanian dari total pekerja di Indonesia (BPS, 2012).

Namun, segala kekayaan bumi dan gambaran Indonesia sebagai negara yang “Gemah Ripah Loh Jinawi” seolah terhapus dan hanya menjadi sebuah catatan sejarah semata. Potensi alam yang ada tidak dimanfaatkan dan dioptimalkan hingga mencapai titik dimana sektor pertanian tidak lagi menjadi bagian dari identitas Indonesia. Kelangkaan pun terjadi akibat tidak dibenahinya pertanian dengan baik. Akhirnya, Indonesia harus mengimpor hasil pertanian dan bahan makanan dari negara lain yang potensi kekayaan alamnya tidak sebesar Indonesia. Realita yang sangat berbeda dengan masa lampau, dimana saat ini Indonesia merupakan negara kaya yang harus mengimpor untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Ketidakmampuan pemerintah dalam mengelola potensi pertanian Indonesia menjadikannya semakin menjauh dari kondisi kejayaan masa lampau.

Kasus kedelai, salah satu produk pertanian yang hasil olahannya digunakan dalam berbagai bahan pangan di Indonesia, merupakan salah satu contoh gagalnya pemerintah dalam  mengelola potensi pertanian Indonesia. Permintaan yang tinggi terhadap kedelai tidak diantisipasi dengan ketersediaan yang memadai. Luas lahan kedelai saat ini hanya sebesar 622,254.00 Ha, dengan produktivitas sebesar 13.68 Ku/Ha, dan produksi sebesar 851,286.00 Ton. Akibatnya terjadi kelangkaan kedelai yang menyebabkan harga kedelai membumbung tinggi. Dampaknya adalah bahan pangan yang terbuat dari kedelai semakin jarang terlihat di pasaran. Padahal kedelai merupakan salah satu bahan pangan yang paling merakyat di Indonesia. Karenanya, dibutuhkan sosok Pemerintah yang faham betul bagaimana mengelola berbagai potensi alam Indonesia sehingga kasus kelangkaan pangan tidak pernah terjadi lagi.

Ketidakmampuan Pemerintah dalam menjamin kedaulatan dan swasembada pangan setidaknya terjadi karena tiga hal. Pertama, Pemerintah tidak mampu memahami kebutuhan rakyat, khususnya para petani Indonesia. Meskipun hidup di negara agraris, nasib petani Indonesia dapat dikatakan lebih buruk dibandingkan negara non agraris. Jerat-jerat kemiskinan membayangi hidup para petani Indonesia bahkan sebagian besar Petani Indonesia masih hidup di bawah garis kemiskinan. Ironis, karena kerja keras para petani untuk memastikan ketahanan pangan negara tidak terbayarkan akibat banyak kebijakan Pemerintah yang tidak pro kepada mereka. Lihat saja bagaimana Undang-Undang pokok Agraria (UUPA) sedikit demi sedikit menggeser kehidupan para petani. UU ini menjadikan para petani kecil harus berlomba dengan pengusaha-pengusaha besar untuk memperebutkan lahan pertanian, yang seharusnya menjadi milik mereka. Belum lagi persaingan diantara para petani. Petani pun juga harus berusaha untuk mempertahankan lahan pertaniannya dari para pengusaha besar properti yang akan membuat bangunan dan gedung-gedung mewah di atas lahan pertaniannya. Persaingan lahan ini jelas merugikan para petani sebagai rakyat kecil yang selalu menjadi bulan-bulanan hukum dan kebijakan Pemerintah. Tidak hanya permasalahan lahan, para petani juga harus dihadapkan pada permasalahan naiknya harga pupuk bersubsidi yang mencapai 40% pada tahun 2012 ini. Harga BBM yang dirasakan masih mahal oleh para petani di satu sisi mempengaruhi pengoperasian alat-alat pertanian mereka. Production cost yang tinggi tidak diimbangi dengan harga jual tertinggi yang meningkat.

Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan

(mbs)
BERITA REKOMENDASI opini
Show More
KIRIM KOMENTAR
Login untuk komentar
    BERITA LAINNYA
    BACK TO TOP
    Available On
    Image effectivemeasure