Share
Senin, 25 Mei 2015 Sign In
Pelayanan Administrasi Kependudukan DKI Jakarta
Ilustrasi. (Foto: Corbis)
Sektor RiilSelasa, 30 Oktober 2012 - 13:11 wib

Pelayanan Administrasi Kependudukan DKI Jakarta

-

1. Pelayanan Pelaporan Kedatangan

Kedatangan Penduduk WNI yang diakibatkan perpindahan dari dalam atau luar Wilayah Propinsi DKI Jakarta termasuk dari Luar Negeri wajib didaftarkan kepada Lurah selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal kedatangan.

Kedatangan Penduduk WNA yang diakibatkan perpindahan dari dalam atau luar Wilayah Propinsi DKI Jakarta termasuk dari Luar Negeri wajib didaftarkan kepada Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya setempat selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal kedatangan untuk memperoleh Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Tetap (SKPPT). Sebagai hasil pelaporan Kedatangan Penduduk WNI dan WNA akan diterbitkan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk bagi yang berusia 17 tahun ke atas atau sebelumnya pernah kawin

Persyaratan

•    Surat Pengantar RT/RW

•    Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Tetap (SKPPT) bagi WNA

•    Surat Pengantar RT/RW

•    Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari Kepolisian

•    Fotocopy Kartu Keluarga dan KTP penjamin tempat tinggal

•    Passpor bagi WNI yang baru datang dari Luar Negeri

•    Dokumen Imigrasi bagi WNA Penduduk Sementara

Lokasi Pelayanan : Kantor Kelurahan

Biaya : -

2. Pelayanan Pelaporan Kepindahan

Pelayanan Pelaporan Kepindahan meliputi :

•    Perpindahan antar Kelurahan dengan Kecamatan yang berbeda (antar Kecamatan) dalam satu wilayah Kotamadya

•    Perpindahan ke luar wilayah Propinsi DKI Jakarta / ke Luar Negeri

Sebagai hasil pelaporan kepindahan akan diterbitkan Surat Keterangan Pindah.

Jika yang pindah adalah anggota Keluarga, akan diterbitkan Kartu Keluarga Baru di tempat asal.

Persyaratan

•    Surat Pengantar RT/RW

•    Kartu Tanda Penduduk

•    Surat KeteranganPendaftaran Penduduk Sementara (SKPPS) bagi Orang Asing Penduduk Sementara

Lokasi Pelayanan : Kantor Kelurahan

Biaya : Gratis

3. Pembuatan Akta Kematian

Syarat Pembuatan Akta Kematian

2.    Fotocopy Surat Keterangan Pemeriksaan Mayat (Otopsi) dari Rumah Sakit / Rumah Bersalin/Puskesmas/Visum Dokter

4.    Fotocopy Akta Perkawinan/Akta Nikah

6.    Surat kuasa dari keluarga pemohon materai Rp. 6.000,-

Tempat Pelayanan  : Sudin Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

•    Bagi kematian sampai dengan 60 hari   : Rp. 0,-

 Waktu pelayanan : 1 hari kerja

Data Penduduk yang dilaporkan kematiannya akan dihapuskan dari Kartu Keluarga dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang pernah dimiliki segera dinon-aktifkan secara sistem agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Sebagai hasil pelaporan kematian, diterbitkan Kartu Keluarga baru dan Akta Kematian.

Akta kematian dibutuhkan sebagai syarat untuk:

•    Mengurus Pensiunan Janda/Duda

•    Persyaratan untuk melaksanakan Perkawinan kembali.

Persyaratan

•    Surat Pengantar RT/RW

•    Fotocopy Kartu Keluarga / Kartu Tanda Penduduk yang dilegalisir Lurah

•    Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Tetap (SKPPT) bagi Penduduk WNA

IP menyeluruh yaitu izin yang dikeluarkan sebelum IMB diterbitkan, dimana pemilik bangunan diizinkan untuk membangun sampai selesai seluruh rencananya. Izin seperti ini dikeluarkan untuk :

b.    Bangunan rumah tinggal yang memerlukan penelitian rencana arsitektur secara khusus (antara lain daerah pemugaran);

d.    Bangunan bukan rumah tinggal dengan bentang konstruksi sampai dengan 13 Meter.

IP Sebagian

a.    Bangunan bukan rumah tinggal bertingkat atau tidak bertingkat yang memerlukan rencana konstruksi;

Izin Persiapan yaitu izin yang dikeluarkan sebelum IMB diterbitkan, dimana pemilik bangunan hanya diizinkan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat persiapan (misalnya, pemagaran, pemasangan, bowkeet, bowplank). Untuk kegiatan fisik pembangunan hanya dapat dimulai apabila IMB telah diterbitkan.

Dasar Hukum Izin Mendirikan Bangunan (IMB) :

2.    Surat Keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakarta Nomor : 147 Tahun 2000

Rencana Kota ( KRK ) dan Penetapan Izin Pendahuluan ( IP ) Mendirikan

Untuk setiap kegiatan pembangunan bangunan di wilayah DKI Jakarta, masyarakat terlebih dahulu harus mengurus dan memperoleh IMB. Untuk bisa menggunakan bangunan tersebut harus terlebih dahulu memperoleh IPB dari DPPK DKI Jakarta.

Bangunan yang tidak memiliki IMB akan terkena sanksi yaitu tindakan penertiban. Untuk mendapatkan IMB, pertama pemohon harus datang ke SUDIN Pengawasan Pembangunan Kota Wilayah setempat, di mana bangunan itu akan didirikan, untuk mengajukan PIMB. Sebelumnya terlebih dahulu pemohon harus menyiapkan dan melengkapi berkas permohonan yang akan diajukan.

Persyaratan :

1.    Foto copy Kartu Tanda Penduduk (1 lembar)

     a.    Sertifikat Tanah

     c.    Surat Kavling dari Pemerintah Daerah c.q Walikotamadya atau instansi lain yang ditunjuk Gubernur.

     e.    Surat Keputusan Walikotamadya untuk penampungan sementara.

     g.    Surat Pernyataan dari instansi Pemerintah atau pemimpin proyek Tim Pembebasan tanah, khusus untuk Bangunan Pemerintah

     i.    Surat girik, disertai surat pernyataan Pemilik bahwa tanah dikuasai dan tidak sengketa yang diketahui lurah setempat.

3.    Untuk surat tanah tersebut harus dilampirkan surat pernyataan bahwa tanah yang dikuasai dan atau dimiliki tidak dalam sengketa dari pemohon

5.    Keterangan dan Peta Rencana Kota dari Dinas/Suku Dinas Tata Kota sebanyak minimal tujuh lembar.

7.    Gambar rancangan Arsitektur Bangunan minimal tujuh set.

9.    Gambar rancangan arsitektur bangunan harus dilengkapi hasil penilaian/penelitian dari Tim Penasehat Arsitektur Kota ( TPAK), untuk bangunan rumah tinggal di daerah pemugaran golongan A dan B

Perhitungan dan gambar struktur bangunan untuk bangunan rumah tinggal dengan bentangan struktur yang dominan lebih besar dari enam meter serta foto copy surat izin bekerja Perencanaan Stuktur ( 1 lembar)

Untuk Bangunan Bukan Rumah Tinggal

2.    Foto copy surat-surat tanah (1 set), dapat berupa salah satu dari surat sebagai berikut :

     b.    Surat Keputusan Pemberian Hak Penggunaan Atas Tanah oleh Pejabat yang berwenang dari instansi pemerintah yang menguasai tanah tersebut.

     e.    Surat Keputusan Walikotamadya untuk penampungan sementara

     g.    Rekomendasi dari Kantor Pertanahan dengan peta bukti pembebasan tanah. Surat pernyataan dari instansi Pemerintah atau Pemimpin Proyek/Tim pembebasan Tanah, khusus untuk Bangunan Pemerintah.

4.    Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) dari Gubernur, baik yang diisyaratkan.

6.    Peta Kutipan Rencana Kota dari Dinas/Suku Dinas untuk bangunan yang telah memiliki IMB dan dugunakan untuk kegiatan perbaikan/perubahan dan atau penambahan sebagai pengganti keterangan dan Peta Rencana Kota tersebut minimal sebanyak tujuh set.

8.    Gambar rancangan arsitektur bangunan harus dilengkapi hasil penilaian/penelitian dari Tim Penasehat Arsitektur Kota ( TPAK) bagi yang disayaratkan.

10.    Perhitungan, gambar instalasi dan perlengkapannya minimla tiga set serta foto copy surat izin bekerja Perencana Instalasi dan Perlengkapannya, bagi yang disyaratkan (1 lembar).

Untuk bangunan tempat ibadah, selai memenuhi kelengkapan persyaratan di atas harus dilengkapai juga dengan surat persetujuan Gubernur. (adv)

(wdi)
BERITA REKOMENDASI Advertorial Pemprov DKI
Show More
KIRIM KOMENTAR
Login untuk komentar
    BERITA LAINNYA
    BACK TO TOP
    Available On
    Image effectivemeasure